Orang Asing Sedang di Kaji

Posted on Updated on

Pemerintahan Jokowi Kaji Izinkan Orang Asing Miliki Apartemen di RI

Maikel Jefriando – detikfinance
Rabu, 13/05/2015 15:58 WIB
Halaman 1 dari 2
Pemerintahan Jokowi Kaji Izinkan Orang Asing Miliki Apartemen di RI
Jakarta -Pemerintah membuka peluang untuk warga asing bisa memiliki properti khususnya apartemen di Indonesia, asalkan apartemen dengan harga tertentu dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dorongan agar orang asing di Indonesia bisa memiliki properti sudah lama disampaikan oleh para pengembang. Selama ini orang asing hanya mempunyai hak dalam properti dalam status hak pakai selama 25 tahun dan bisa diperpanjang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan untuk aturan untuk PPnBM sebenarnya sudah rampung. Sedangkan aturan perubahan untuk kepemilikian asing masih dibahas bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

“Hak milik asing itu adalah yang tinggal aturan hukumnya. Tapi yang pasti ataupun nanti itu dibolehkan hanya untuk apartemen. Dan apartemen itu ada harga minimumnya. Itu yang dikategorikan mewah,” kata Bambang di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Rabu (13/5/2015)

Dalam rencananya kategori, properti yang terkena PPnBM adalah dari harga minimal sebesar Rp 5 miliar dengan tarif PPnBM 10%. Kemudian harga Rp 7,5 miliar sebesar 15% dan harga di atas Rp 10 miliar sebesar 20%. Menurutntya, rencana ini akan mampu mendorong industri properti untuk bisa tumbuh tinggi.

“Wacana itu sangat baik untuk mendorong sektor properti,” ujarnya.

Belum ada kepastian kapan aturan akan selesai dan kebijakan orang asing boleh memiliki apartemen di Indonesia direalisasikan. Namun sekarang fokus pemerintah adalah untuk penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kapan dan bagaimana itu masih dikaji oleh pemerintah. Karena pemerintah masih fokus untuk penyediaan rumah. Sebelum kita berlanjut soal kepemilikan asing,” kata Bambang.

Pihak pengembang tentunya mendapat angin segar bila pemerintah memperbolehkan asing boleh memiliki apartemen di dalam negeri. Hal ini mampu mendorong industri properti di tengah perekonomian nasional yang lesu.

“Ini sudah saatnya asing masuk. Kan Indonesia sudah masuk pembangunan yang cukup bagus. Kualitasnya sudah bisa dibandingkan dengan negara tetangga,” kata Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena akan ditentukan apartemen dengan harga yang dikategorikan sangat mewah yang bisa dimiliki orang asing.

“Apabila ini diterapkan dan dijalankan. Kami juga yakin ini tidak akan menganggau kepemilikan rumah di menengah bawah. Ini akan menjaga industri tetap tumbuh,” papar Eddy.

Kategori tersebut akan ditentukan setelah dikeluarkannya aturan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) oleh pemerintah. Belum dapat ditentukan kapan kebijakan tersebut bisa direalisasikan.

“Kalau industri ini tumbuh, sehingga bisa memberi gairah pertumbuhan ekonomi. Meskipun dengan kondisi sekarang yang banyak peminat dari dalam negeri tapi jangka panjang bagus nantinya,” kata Eddy.

Home

Taut Posted on Updated on

 

Rumah Siap Huni Di KARAWANG

Sampingan Posted on

RUMAH DI GRAND VILLAGE KARAWANG ” SIAP HUNI”

Lokasi sangat strategis Dekat dengan Pusat Kota Karawang.
GALUH KARAWANG.
Dekat dengan Kawasan Industri Karawang.
Sangat Cocok untuk Para karyawan dan Bisnis di Sekitar Karawang.
Akses Pintu TOL Karawang Barat.

FULL RENOVASI

Luas Tanah         : 72 m2

Luas Bangunan   : 38 m2

Kamar                  : 2

Kamar Mandi       : 1

Surat                     :  SHM

Harga                    : 575 jt

20150517_120524[2]

Antara Jakarta dan Tegal

Sampingan Posted on

Antara Singapura, “Saigon”, dan Jakarta, Ketimpangan Perkotaan Dunia Ketiga

Jumat, 29 Mei 2015 | 10:59 WIB
HBA/Kompas.com Plaza di depan Balai Kota Ho Chi Minh, area publik yang sangat fungsional, spot wisata menarik, dan pusat pertemuan.

SINGAPURA, KOMPAS.com – Kendati sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, kondisi aktual Singapura, “Saigon” atau Ho Chi Minh, dan Jakarta sungguh jauh berbeda. Singapura tak bisa dibantah sebagai salah satu kota paling nyaman di dunia atau The Most Livable City yang disematkan oleh berbagai lembaga terkemuka macam The Economist Intelligence Unit (EIU).

Berbeda dengan Jakarta dan Ho Chi Minh yang masih belum selesai dalam menjalani proses transformasi menjadi kota yang melayani warganya. Kedua kota ini memiliki beberapa kesamaan utama dalam perencanaan pembangunan kota. Arah pertumbuhan kota didikte oleh pembangunan mega proyek properti pengembang swasta. Sehingga menimbulkan gated community  yang membuat bagian-bagian kota menjadi eksklusif.

Implikasinya pasar properti di Jakarta dan Ho Chi Minh pun bergejolak seiring naik turunnya realisasi investasi di Indonesia dan Vietnam sebagai hub industri regional. Desentralisasi, serta kepemilikan properti oleh asing hampir serupa, dan menjadi masalah yang tak berkesudahan.

HBA/Kompas.com Kondisi lalu lintas dan jalan berbayar (electronic road pricing) di sudut distrik bisnis Singapura, Senin (25/5/2015).

Perkembangan pembangunan infrastruktur pun, berjalan sangat lambat. Ho Chi Minh dan Jakarta memulai program pembangunan angkutan massal berbasis rel hampir bersamaan pada periode 2008 sampai 2012 setelah melalui persiapan panjang, perdebatan politik dan negosisasi pinjaman.

Namun demikian, dengan pertumbuhan skala ekonomi yang tinggi, percepatan proses demokratisasi dan desentralisasi, kota Jakarta bertumbuh lebih menjanjikan, dan produk rencana kota semakin menjadi bagian penting dari arah pembangunan kota.

Kontras dengan Singapura yang menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, dirancang dengan rejim perencanaan kota melalui mekanisme inatruktif atau top down. Hal ini memungkinkan Singapura dapat melakukan pembangunan kawasan kota baru dan distrik-distrik vibrant sesuai rencana (by design), bukan tidak disengaja (by chance).

“Kewibawaan aturan perundangan (planning act) dan turunan produk rencana kota tidak lepas dari kewenangan dan kontrol pemerintah pusat yang kuat,” ujar Bernardus kepada Kompas.com, Kamis (28/5/2015).

KOMPAS/PRIYOMBODO Kemacetan di Jalan Mampang Prapatan dari arah Mampang menuju Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2015). Kemacetan di sejumlah ruas jalan Ibu Kota dan kota sekitarnya terjadi tidak hanya pada hari kerja, tetapi juga saat libur akhir pekan.

Selain menciptakan ruang-ruang kota yang layak hidup, ketegasan rejim perencanaan Singapura dibarengi dengan tumbuhnya community of practice dengan sehat di bidang perencanaan kota, arsitektur dan lingkungan binaan. Para ahli dan profesional di bidang-bidang tersebut menjadi aktor penting dalam merancang dan merencanakan kota yang layak huni, layak hidup, dan berskala manusia.

Bernardus melanjutkan, sistem pemerintahan dan rejim yang berkuasa tentu akan menentukan arah kebijakan publik yang dihasilkan. Namun aturan dan norma utama kebijakan publik tiap rejim harus sesuai dengan koridor yang diatur undang-undang sebagai pijakan. Kebijakan publik bertransformasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan bangsa.

Oleh karena itu, inovasi dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif harus dibarengi dengan proses check and balances yang ketat. Transformasi Indonesia sejak runtuhnya rejim otoriter pada tahun 1998, akan terus berlanjut hingga 2019.

“Saya menaruh harapan besar bahwa Indonesia akan memilki generasi pemimpin baru dan kebijakan publik yang mumpuni dan pro-rakyat.

Di sektor perencanaan ruang dan wilayah, aturan perundangan yang menata arah kebijakan publiknya saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu berinovasi, sehingga inklusivitas dan keberpihakan kepada publik tetap terjamin dan menjadi tujuan utama.

Apartement Unik

Sampingan Posted on

Unik, Gedung Parkir Tua Disulap Jadi Apartemen Mewah

Kamis, 21 Mei 2015 | 19:00 WIB
continentalproperties.com Bangunan bekas gedung parkir ini diubah menjadi apartemen mewah. Setelah direnovasi, bangunan ini mencakup delapan rumah, yang terdiri dari unit satu setengah lantai, unit empat lantai, dua unit dengan dua rangkap dan satu unit dengan tiga rangkap.

KOMPAS.com – Di Manhattan, Amerika Serikat, saat lahannya sudah sangat mahal, membangun konstruksi baru untuk perumahan bukanlah pilihan bijak. Jadi ketika sebuah garasi parkir bertajuk Greenwich Village tersedia untuk dibangun ulang, pengembang DHA Capital dan Continental Properties mengambil kesempatan tersebut.

Pengembang ini pun menugaskan perusahaan arsitektur dan desain CetraRuddy untuk mengubah bangunan tersebut menjadi gedung apartemen mewah.

Bangunan ini mencakup delapan rumah, terdiri atas unit sebesar satu setengah lantai, unit empat lantai, dua unit dengan dua rangkap dan satu unit dengan tiga rangkap.

Uniknya, meskipun bekas lahan parkir, bangunan tersebut merupakan pertama di Manhattan yang memiliki sistem parkir otomatis. Sistem ini memungkinkan penghuni untuk mendapatkan kendaraan mereka melalui ponsel pintar dalam waktu satu menit saja.

elledecor pada ruang keluarga apartemen dengan luas 4.800 kaki meter, desainer dari CetraRuddy, Nancy Ruddy mendesainnya dengan gaya apartemen tua yang dimoderenisasi.

Sementara itu, pada ruang keluarga apartemen dengan luas 445 meter persegi, desainer dari CetraRuddy, Nancy Ruddy merancangnya dengan gaya apartemen tua yang dimoderenisasi.

Apartemen yang dibanderol 12,25 juta dollar AS (Rp 161,2 miliar) ini, memiliki area makan yang tidak terlalu besa, dan ruang keluarga, dipisahkan dengan pintu geser kaca. Sehingga, meski menjaga privasi dapur, pintu geser ini menciptakan kesan lebih terbuka dan luas.

“Menurut saya, orang-orang senang saling terhubung,” ujar Ruddy.

Sementara pada dapurnya, Ruddy menempatkan custom cabinet berwarna cokelat kacang. Kabinet yang memiliki kaca dengan aksen nikel ini dibuat di Italia. Sedangkan countertops berasal dari Concordia.

Di dapur ini juga terdapat kompor Ilve dan sebuah kulkas botol anggur yang mampu menampung 200 botol.

Ada pun untuk ruang kamar tidur utama, Rudy sempat kesulitan dalam menatanya.

“Salah satu tantangan dalam mengerjakan bangunan yang sudah ada adalah tiang-tiangnya. Kami menemukan tiang-tiang di tempat yang seharusnya mereka tidak ada,” ujar Ruddy.

Untuk menyiasatinya, Ruddy menambahkan tiang-tiang baru dalam upaya menciptakan suasana yang simetris.

Di kamar mandi utama, Ruddy menempatkan bak waterworks besar. Di balik pintu kaca semi transparan, Ruddy meletakkan toilet dan pancuran.

Siaga Rumah

Sampingan Posted on Updated on

Siapkan Rumah Murah, Pemerintah Tiru Singapura

Jumat, 29 Mei 2015 | 13:26 WIB
http://www.shutterstock.com Ilustrasi pembangunan rumah

JAKARTA, KOMPAS.com – Untuk memastikan harga hunian tetap murah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah menyiapkan beberapa skema subsidi. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, mengatakan salah satu skema subsidi itu meniru yang telah diterapkan oleh Singapura.

“Skema tersebut adalah subsidi selisih bunga. Misalnya, subsidi sewa untuk masyarakat yang sangat miskin. Itu bisa disubsidi. Contohnya, ada tua renta yang tidak punya anak dan rumah, pemerintah menyiapkan rumah sewa tapi mereka tidak dipungut. Disebut juga subsidi dana. Suatu saat akan dilakukan pemerintah seperti yang di Singapura,” ujar Maurin kepada KOMPAS.com di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Selisih bunga itu, lanjut Maurin, pernah diberlakukan pemerintah. Saat ini, pemerintah mempertimbangkan skema itu untuk dihidupkan kembali supaya harga rumah betul-betul terjangkau masyarakat.

Bagi masyarakat yang ingin membeli rumah secara murah, pemerintah bisa memberikan subsidi. Penerapan skema subsidi itu misalnya dengan mematok harga rumah Rp 100 juta. Dengan suku bunga pasar 12,5 persen, maka bunga setahunnya adalah Rp 12 juta. Khusus MBR hanya akan dipungut Rp 5 juta, sementara Rp 7 juta ditanggung oleh pemerintah.

“Jadi, dana yang ada ditanggung oleh pemerintah. Misalnya, 500 rumah dikali Rp 7 juta, jadi yang disiapkan itu Rp 3,5 triliun,” jelas Maurin.

Dana tersebut, lanjut Maurin, di luar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perumahan, yaitu sebesar Rp 5,1 triliun. Dia mengaku, besarnya dana tersebut hanya sanggup membiayai kebutuhan perumahan hingga Juli 2015.

Ia juga menyadari, dana yang disiapkan tidak sedikit. Dana tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat sehingga harus dilakukan.

Selain skema subsidi tersebut, pemerintah juga tetap memberlakukan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan dana sekitar Rp 25 triliun. Dana ini berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

“Dana bergulir ada di Kementerian Keuangan tidak masuk pagu indikatif PUPR. PUPR ada dua, anggaran kementerian dan ada anggaran yang dilaksana kementerian tapi mata anggaran di Kemenkeu. Karena FLPP uang Kemenkeu,” kata Maurin.

sertifkate

Sampingan Posted on

Nih, Cara Dapat Layanan Bikin Sertifikat Tanah Gratis

Dana Aditiasari – detikfinance
Rabu, 27/05/2015 08:08 WIB
Nih, Cara Dapat Layanan Bikin Sertifikat Tanah Gratis
Jakarta -Program Nasional Agraria (Prona), yaitu penerbitan sertifikat hak atas tanah secara gratis untuk kelompok masyarakat ekonomi lemah terus bergulir, termasuk tahun ini. Layanan gratis ini mencakup biaya pengukuran, biaya panitia tanah dan biaya pendaftaran tanah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Gunawan Muhamm‎ad‎ menjelaskan, salah satu sasaran dari program ini adalah para nelayan.

“Sertifikasi tanah untuk nelayan pada dasarnya adalah proses administrasi pertanahan dari mulai penyesuaian, pendaftaran bidang tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah,” kata Gunawan saat berbincang dengan detikFinance, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Sertifikasi tanah nelayan, merupakan kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan keputusan bersama Nomor 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan Nomor 7–SKB–BPNRI–2007 tanggal 15 November 2007.

“Tujuannya untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hak berupa sertifikasi tanah kepada nelayan, dan usaha penangkapan ikan skala kecil,” jelasnya.

Adapun kriteria nelayan yang berhak mengajukan sertifikat tanah gratis adalah sebagai berikut:

  • Perorangan.
  • Warga Negara Indonesia.
  • Memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili tetap.
  • Pekerjaan utama sebagai nelayan atau menjalankan usaha penangkapan ikan skala kecil.
  • Memiliki tanah pertanian atau non pertanian yang belum bersertifikat.
  • Memiliki bukti kepemilikan tanah.
  • Memberikan keterangan tertulis di atas materai tentang riwayat perolehan tanah.
  • Bersedia menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertifikatkan.
  • Berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan tanah pertanian yang akan disertifikatkan.
  • Sanggup membayar biaya perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan uang pemasukan kepada negara, serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

“Tujuannya untuk memastikan bahwa penerima program adalah benar-benar nelayan kurang mampu,” katanya.

Selain kriteria di atas, adapula kriteria khusus yang ditetapkan. Berikut kriteria khusus yang harus dipenuhi nelayan:

  • Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, memiliki dan menjalankan usaha di bidang penangkapan ikan dengan omzet penjualan maksimal senilai Rp 1 miliar setiap tahun, atau mempergunakan kapal penangkap ikan, baik satu unit atau lebih dengan bobot kumulatif (total/keseluruhan) maksimum 10 gross ton (GT).
  • Mempergunakan alat penangkapan ikan sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Mempunyai bukti tanda pendaftaran/pencatatan kapal penangkap ikan bagi kapal berbobot kurang dari 5 GT, atau Surat Izin Penangkapan Ikan bagi kapal dengan bobot lebih besar atau sama dengan 5 GT, yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Peraturan Daerah tentang perizinan di bidang penangkapan ikan, menyampaikan bukti tanda pendaftaran/pencatatan.

Ada pun persyaratan objek tanah yang akan disertifikasi adalah sebagai berikut:

  • Tanah belum bersertifikat dan tidak dalam sengketa.
  • Luas tanah maksimum 2.000 meter persegi untuk tanah non pertanian, atau maksimum 2 hektar untuk tanah pertanian.
  • Untuk tanah milik adat disertai dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat
  • Untuk tanah pertanian, pemohon berada pada kecamatan domisili tetap atau kecamatan yang berbatasan.
  • Mempunyai surat bukti penguasaan/pemilikan tanah.
  • Terhadap tanah warisan harus dilakukan pembagian terlebih dahulu kepada calon subyek hak selaku ahli waris.
  • Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang.

DP KPR

Sampingan Posted on

DP KPR Turun Jadi 20%, Kredit Bank Siap Melambung

Dewi Rachmat Kusuma – detikfinance
Rabu, 27/05/2015 14:09 WIB
DP KPR Turun Jadi 20%, Kredit Bank Siap Melambung
Jakarta -Bank Indonesia (BI) akhirnya merivisi aturan Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Dengan adanya revisi tersebut, maka uang muka yang disetor konsumen bisa lebih ringan alias ada kelonggaran.

Loan To Value (LTV) untuk KPR maupun KPA konvensional dinaikkan 10%, sementara untuk syariah sebesar 5%. Sehingga uang muka KPR bisa jadi hanya 20% dari sebelumnya 30%

Ketentuan ini akan berlaku Juni 2015. Pelonggaran Down Payment (DP) KPR tersebut akan mendorong penyaluran kredit perbankan.

Chief Economist BRI Anggito Abimanyu mengatakan, keputusan untuk memperlonggar pemberian kredit ini bisa mendorong penyaluran kredit perbankan. Meski demikian, dampaknya akan terasa signifikan di tahun depan.

“Itu baru akan. LTV longgar. LTV dan KKB penting karena sebelum revisi konsumsi tertekan, tapi yang penting LTV KPR ini jangan mendorong pajak yang agresif. Dampaknya baru 2016, sekarang penyesuaian dulu,” ujar dia di acara Banker Association for Risk Manajemen (BARa) di Menara BTN, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Anggito menyebutkan, penyaluran kredit hingga Maret 2015, angkanya masih sangat minim hanya sebesar 8% mengikuti perlambatan ekonomi di kuartal I-2015 yang hanya 4,7%.

Penyaluran kredit ini bisa didorong paling tidak di angka 13% di tahun ini jika perbankan agresif menggenjot ekspansinya melalui pemilihan sektor infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah, selain juga soal LTV.

“Risiko sektor keuangan netral, tetapi harus diwaspadai kemungkinan reversal. NPL mulai naik, terutama NPL UKM 4%. Tapi saya nggak pesimis karena masih banyak sektor yang belum masuk perbankan,” terang dia.

Di tempat yang sama, Direktur Bank Tabungan Negara (BTN) Irman A. Zahiruddin mengatakan, aturan pengetatan LTV oleh BI selama ini cukup menekan industri properti juga perbankan dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dengan pelonggaran LTV akan mendorong penyaluran KPR.

“Kita melihat bahwa betul industri properti di Indonesia tergerus, penjualan developer berkurang sangat luar biasa, ini menengah atas dan menengah, yang bawah apalagi yang rendah masih sangat tinggi sehingga program sejuta rumah sangat membantu. Ada inisiatif untuk menurunkan DP atau keringanan LTV, kita masih menunggu, ini memberikan tambahan nilai untuk membeli rumah,” jelas dia.

(drk/ang)

Pencakar Langit KAH..?

Sampingan Posted on

Gedung 303 Meter Dibangun Sonangol dan Media Grup, Apakah yang Tertinggi?

Muhammad Idris – detikfinance
Sabtu, 23/05/2015 13:30 WIB
Gedung 303 Meter Dibangun Sonangol dan Media Grup, Apakah yang Tertinggi?Foto: Peresmian Gedung Indonesia 1 (Idris-detikFinance)
Jakarta -Hari ini, pemancangan tiang pertama (groundbreaking) gedung setinggi 303 meter bernama ‘Indonesia 1’ diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gedung ini dibangun oleh Media Group milik Surya Paloh dan China Sonangol Land. Apakah ini akan jadi gedung tertinggi?

Surya Paloh mengatakan, gedung ini bisa jadi yang tertinggi. “Karena memang belum ada yang lebih tinggi dari rencana kami membangun gedung ini,” jelas Surya usai groundbreaking gedung yang lokasinya di Jalan Thamrin, Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Dia mengatakan, mayoritas investasi Rp 8 triliun untuk pembangunan gedung ini adalah dari Sonangol

“Uangnya uang asing kok yang paling banyak. Kami ada sedikit, yang pentingkan pergerakan (investasi), Rp 8 triliun kan besar sekali, paling tidak ini adalah jadi start yang Presiden bilang tadi, bahwa investasi ada yang minat, dan kita sudah mulai dengan time frame yang tersedia, yah kita doakan saja semoga ini jadi satu contoh dan bisa diikuti oleh yang lain, harapan saya itu,” papar Surya.

Namun, sampai saat ini, belum ditunjuk siapa yang menjadi kontraktor proyek tersebut. Perusahaan patungan dibuat Media Group dan China Sonangol Land untuk pembangunan proyek ini. Nama perusahaan bentukan tersebut adalah China Sonangol Media Investment.

Direktur China Sonangol Media Investment, Lestari Moerdijat mengatakan, penunjukan kontraktor belum dilakukan karena ada proses administrasi.

“Ini sedang lakukan proses administrasi, kalau semuanya sudah komplit akan diberi tahu, terbuka seluas-luasnya untuk pengusaha Indonesia kalau memenuhi persyaratan,” jelas Lestari.

Dia mengatakan, lahan pembangunan gedung ini sebelumnya merupakan milik Plaza Indonesia.

(dnl/dnl)